BALAINEWS.CO.ID, Tanjungbalai – Seperti diketahui baru baru ini bahwa telah diumumkan tender pelelangan proyek beberapa kegiatan di situs lpse.tanjungbalaikota.go.id , namun menurut laporan dari salah satu calon penyedia jasa Kota Tanjungbalai bahwa ada setidak nya 7 paket kegiatan yang di lakukan pembatalan lelang oleh Pokja Pemilihan Penyedia Barang Jasa Kota Tanjungbalai dengan alasan terdapat perbedaan volume pada Bill Of Quantity (BOQ) dengan di konten penawaran pada Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) Apendo.
Seperti diketahui sebelumnya ada 2 kegiatan Pembangunan rumah dinas puskesmas teluk nibung dan kampungbaru juga dibatalkan oleh pokja karena ketidakmampuan mereka dalam mengevaluasi secara objektif terhadap peserta yang melakukan penawaran sehingga walau sudah ditetapkan pemenang tapi akhirnya dilakukan evaluasi ulang dan akhirnya lelang dibatalkan.
Hal ini menyebabkan kerugian besar pada Calon Penyedia Jasa yang telah mengikuti Proses Pelelangan.
Saat di konfirmasi Wartawan kepada Salah Seorang Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Bapak Dahman Sirait terkait hal ini,beliau mengatakan ini lah bukti ketidakcakapan dan tidak profesionalnya Seluruh Personil Pokja Pemilihan yang diamanahkan untuk melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Karena kelalaian mereka ini menyebabkan Kerugian bagi Masyarakat dan Pemerintah Kota karena Proses yang seharusnya berjalan dengan mulus menjadi terhambat waktu pelaksanaannya karena kelalaian dari Pihak Pokja yang ditunjuk
Dahman Sirait mendesak Kepala Daerah dan APIP untuk segera melakukan pengawasan dan evaluasi terkait sumber daya manusia personil Pokja Pemilihan terlebih lagi Kepala Bagian BPBJ Kota Tanjungbalai M.Amin yang bertanggungjawab atas penempatan personil pokja ini dan pembagian tugas pemilihan paket paket kegiatan yang akan dilelang,”pungkas dahman
Selanjutnya Hal ini harus segera ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah, kalau dia sayang dengan Kota Tanjungbalai ini dan tidak dituduh macam macam oleh masyarakat
Kepala Daerah terkesan melakukan pembiaran terhadap pola permainan yang dimainkan oleh pokja ini, saya sendiri bingung sepertinya ada oknum yang menggerakkan personil pokja ini untuk tidak menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugas mulia mereka,” ungkapnya
Dahman mengatakan kaitan lambatnya proses pelelangan ini sangat erat dengan terhambat pula penyerapan anggaran tahun 2021,bagaimana kita mau melakukan pembahasan apbd perubahan kalau apbd murni saja pun masih tersendat pelaksanaannya.
Dahman Sirait mengaku bingung dan sedih melihat kinerja Pokja dan Kepala BPBJ di Tanjungbalai ini,mereka main main dalam melaksanakan Amanah yang telah diberikan, tutup Dahman Sirait mengakhiri (Red/bn)
