Drs Syadadd Nasution Kanan usai memberikan tanggapan kepada wartawan Balainews Zainal
BALAINEWS.CO.ID, Asahan – Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Asahan siap menjadi satu satunya jadi pembangkang dan tak mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan terkait indikasi lemahnya kinerja yang terkesan tidak mampu mengelola anggaran dari perealisasian APBD tahun 2020 hingga Tahun Anggaran 2021 terutama Anggaran Infrastruktur Jalan, hal itu diungkapkan Ketua Partai PAN dan juga selaku Ketua Fraksi di DPRD Asahan Drs Syadadd Nasution usai mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran Pembelanjaan Daerah (RPAPBD) tahun 2022 di ruangan kerjanya, Senin (22/11/2021).
Syadadd juga menyoroti informasi yang beredar tentang dikembalikannya APBD yang tak terserap Pemda Asahan ke Provinsi menjadi Dana Silpa.
” Kita akui sejumlah kebijakan perlu diambil Pemkab sehari intruksi pemerintah pusat untuk mengatasi situasi sulit masa Pandemi Covid -19 melalui Refocusing anggaran, namun sejumlah kebutuhan Vital tentang perawatan jalan Kebupaten harus terus dijalankan untuk menjaga stabilitas keselamatan pengendara dan kebutuhan barang dan jasa dimasyarakat tidak terganggu dengan kupak kapinya ruas jalan kabupaten yang kita temukan hampir merata kerusakannya di sebahagian besar jalan di Asahan,
Situasi bisa membahayakan masyarakat yang beraktifitas, Partai PAN sebelumnya di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kala itu mempertaruhkan harapan yang sangat besar pada Pasangan ST 20 untuk membangun Asahan yang berkarakter,”Ungkapnya
Saya berharap Surya -Taufik tidak main – main dalam menjalankan amanah rakyat dan pendukungnya kinerja Pemkab yang disinyalir lamban dan terkesan terlalu berlebihan kehati hatiannya dalam menggunakan anggaran sehingga anggaran disebut sebut dikembalikan,
Kita ingatkan Pemkab Asahan sesuai dengan kalimat Saling Mengingatkan dalam kebaikan jika kita memprotes kinerja Pemkab agar lebih berani dan propesional menggunakan anggaran itu untuk kebajikan masyarakat Asahan, kata Syadadd
Syadadd juga berharap pihak Eksekutif lebih peka terhadap protes juga usulan yang dilakukan Legislatif.
Dia juga menyayangkan kinerja Dinas PUPR dan Dinas Sosial Asahan yang kurang tanggap memperbaiki jalan yang rusak dan masih banyaknya warga Miskin dan Siswa Miskin yang tak dapat dana Bansos, Data Dinsos harus Palit harus tepat sasaran dan melibatkan pemerintah desa kelurahan untuk menginput data jangan ambil keputusan sepihak dan terkesan nepotisme agar tidak ada warga di Asahan yang tersakiti perasaannya karena tak dapat Bansos bertahun tahun.
Sementara tetangganya dapat walau status ekonominya sama seperti yang terjadi di beberaoa tempat termasuk kasus Di Kelurahan Sentang yang kecewa dengan Pemkab dan Pemerintah Kelurahannya yang tak pemperhatikan dengan serius pada kondisi warganya.
Dinas Sosial Pemkab Asahan juga dinilai tak propesional menangani program PKH untuk warga miskin di Asahan seperti di Kelurahan Sentang dan Kecamatan Meranti masih ada juga warga yang tinggal di rumah ukuran 2 dikali 4 meter dengan dinding tepas atap rumbia yang terkesan terbiarkan Pemkab Asahan dan terkesan menelantarkan data juga hak orang Miskin di Asahan
Syadadd juga tak menghalangi jika situasi ini dapat menjadi perhatian Kepolisian dan Penegak hukum untuk mengawal kebijakan dan kinerja Pemkab.
Selain itu Pemkab harus segera jalin komunikasi yang baik dengan pengusaha diseluruh Asahan terkait transparansi dana CSR yang duduga bertahun tahun masuk kantong pribadi oknum pejabat tertentu yang dianggap bisa merugikan masyarakat sekitar perusahaan dan sikap itu juga mendukung program pemerintah akan pemberdayaan dan aturan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Asahan.
Syadadd juga berharap fraksi fraksi Lain di DPR mau mengijuti jejak langkah PAN menjadi Oposisi Pemkab Asahan kedepan agar kontrol terus berjalan dan jangan terkesan ABS saja PAN beri waktu satu tahun atau enam bulan kedepan kepada Pemkab Asahan agar lebih memperbaiki kinerjanya sebagai pelayan masyarakat sesuai janji kampanyenya beberapa waktu lalu.
Sementara itu Sekda Kabupaten Asahan Jhon Ardi enggan dikonfirmasi wartawan saat masuk ruang rapat di DPRD
Sementara itu Sekwan juga belum bersedia menjawab wartawan saat saat dihubungi pukul 14.WIB melalui selularnya .
Terpisah di luar gedung DPRD Husni Mustopa enggan berkomentar banyak tentang sikap Pemkab ,namun ia menyayangkan sikap Bupati dan Wakilnya yang dianggap gagal merangkul kolega dan pendukungnya,”sekelas Partai saja sanggup berencana Oposisi dan menjadi pembangkang kebijakan Pemkab apalagi kita selaku masyarakat,” ucap Husni hal itu juga diamini Gupro Siregar selaku mantan ketua HMI, Gupro juga siap melakukan aksi demontrasi jika ditemukan kesalahan dalam menjalankan kebijakan tegas Siregar.
(ZN/bn)
