H. Waris Tholib, Menerima Piagam Penghargaan Dari Walikota Tanjungbalai Sebagai Camat. (Ist/balainews.co.id)
BALAINEWS.CO.ID, Tanjungbalai – Dalam kunjungannya ke lokasi pelaksanaan MTQ Ke 53 tingkat kota Tanjungbalai di halaman mesjid raya Sultan Ahmadsyah, H Waris Tholib yang juga sebagai Wakil Walikota Tanjungbalai tidak setuju BPJS / KIS yang diberikan oleh Pemerintah selama ini secara gratis bagi warga miskin di Non Aktifkan.
“Menurut pribadi saya, tidak setuju BPJS/KIS yang diberikan oleh Pemerintah Kota selama ini secara gratis bagi warga miskin di blokir atau dinon aktifkan”, terangnya (15/3).
Waris Tholib yang juga pernah menjabat sebagai camat ini pun menegaskan, hendaknya anggaran BPJS gratis yang merupakan hak warga miskin jangan dipangkas, seharusnya pelayanan kesehatan di Tanjungbalai diprioritaskan.
“anggaran BPJS Gratis bagi warga miskin hendaknya jangan dipangkas, seharusnya pelayanan kesehatan ditanjungbalai ini salah satunya yang harus kita prioritaskan, harus menjadi fokus perhatian kita bersama”, tegasnya.
sekedar mengingatkan, beberapa orang warga miskin tanjungbalai mengalami pemblokiran atau penon aktifan kartu BPJS gratis, hal ini ditengarai kompaknya Banggar DPRD dan Pemko Tanjungbalai menghapus Alokasi Anggaran untuk masyarakat yang kurang mampu, lebih kurang 24rb Jiwa orang yang diputus pembiayaan nya dalam Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang selama ini ditanggung APBD Tanjungbalai lebih kurang 45rb jiwa.
Terkait dengan masyarakat yang diputus atau di non aktifkan secara sepihak kepesertaan BPJS KIS Gratis nya, Andi Wakil Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai sudah meminta penjelasan dari kadis Kesehatan.
“Saya sudah minta penjelasan kepada Kadis kesehatan, Kadis Kesehatan mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan penganggaran R-APBD 2021 yg lalu yang melibatkan Banggar dan Pemko Tanjungbalai,telah dikurangi lebih kurang 24rb jiwa. Dan data yang berhak menerima Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang ditanggung Pemko untuk tahun 2021 adalah 20rb jiwa. Dan data tersebut berdasarkan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dimiliki Dinas Sosial Pemko Tanjungbalai yang berjumlah Lebih kurang 19 ribu orang. Berdasarkan data tersebut lah Pemko dan DPRD menganggarkan Alokasi Anggaran untuk Kepesertaan BPJS KIS Gratis bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu berkisar lebih kurang 20rb jiwa”, jelas Andi.
Ditambahkan, Andi AR sangat menyesalkan tidak dilibatkan dalam program-progran prioritas yang berhubungan dengan hajat orang banyak. (RL/Red)
