DPRD dan Pemko Tanjungbalai Kompak Non Aktifkan BPJS Gratis Bagi 24 Ribu Jiwa, Komisi C Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan (balainews.co.id)
BALAINEWS.CO.ID, Tanjungbalai – Terkait yang dialami beberapa orang warga miskin tanjungbalai yang mengalami pemblokiran atau penon aktifan kartu BPJS gratis, hal ini ditengarai kompaknya Banggar DPRD dan Pemko Tanjungbalai menghapus Alokasi Anggaran untuk masyarakat yang kurang mampu, lebih kurang 24rb Jiwa orang yang diputus pembiayaan nya dalam Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang selama ini ditanggung APBD Tanjungbalai lebih kurang 45rb jiwa.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai Andi AR kepada awak media balainews.co.id melalui pesan Whatshaap menerangkan, selama ini APBD Tanjungbalai menanggung Pembiayaan Masyarakat Kurang mampu lebih kurang 45rb jiwa. Dalam pembahasan R-APBD 2021 melibatkan Banggar DPRD dan Pemko Tanjungbalai yang lalu, sudah dikurangi menjadi 20rb jiwa yang ditanggung BPJS Gratisnya yang masuk APBD 2021″. Jelasnya, Sabtu (6/3)
Terkait dengan masyarakat yang diputus atau di non aktifkan secara sepihak kepesertaan BPJS KIS Gratis nya, Andi sudah meminta penjelasan dari kadis Kesehatan.
“Saya sudah minta penjelasan kepada Kadis kesehatan, Kadis Kesehatan mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan penganggaran R-APBD 2021 yg lalu yang melibatkan Banggar dan Pemko Tanjungbalai,telah dikurangi lebih kurang 24rb jiwa. Dan data yang berhak menerima Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang ditanggung Pemko untuk tahun 2021 adalah 20rb jiwa. Dan data tersebut berdasarkan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dimiliki Dinas Sosial Pemko Tanjungbalai yang berjumlah Lebih kurang 19 ribu orang. Berdasarkan data tersebut lah Pemko dan DPRD menganggarkan Alokasi Anggaran untuk Kepesertaan BPJS KIS Gratis bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu berkisar lebih kurang 20rb jiwa”, jelas Andi.
Ditambahkan, Andi AR sangat menyesalkan tidak dilibatkan dalam program-progran prioritas yang berhubungan dengan hajat orang banyak.
“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi C sangat menyesalkan tidak dilibatkan dalam pembahasan program- program yang berhubungan dengan hajat orang banyak khususnya tentang kesehatan , akibat kekeliruan pembahasan APBD 2021 yang lalu, terlalu cepat mengambil keputusan dan tidak dilibatkan nya komisi-komisi dalam pembahasan APBD 2021 yg lalu.
Seharusnya jika komisi dilibatkan kita kan bisa bedah satu persatu program-program prioritas yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Seharusnya Komisi C DPRD Tanjungbalai selaku bermitra kerja dengan BPJS,Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ikut dilibatkan dalam pembahasan R-APBD yang lalu supaya kami yang di Komisi C yang tidak terlibat di Banggar bisa memberikan masukan-masukan, beginilah hasilnya jadinya, kan banyak masyarakat yang kecewa.
Seharusnya disempurnakan kan dulu jumlah masyarakat yang tidak mampu baru diambil keputusan terkait pengurangan tersebut,” kesal Andi AR yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tanjungbalai. (Red)
